Akuntansi Sektor Publik

GAMBARAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Disiplin ilmu ekonomi, hukum dan sosial memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, LSM dan Yayasan Sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Adapun beberapa makna yang terkandung dalam definisi akuntansi sektor publik (ASP), yaitu:

1.    Akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik.

2.      Akuntansi sektor public disebut akuntansi pemerintahan.

3.      Akuntansi sektor public disebut sebagai akuntansi keuangan public.

4.      Akuntansi sektor public didefinisi sebagai akuntansi dana masyarakat.

5.      Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat.

6.      Dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor public dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor public dan swasta.

Jenis-jenis organisasi sektor publik, yaitu:

1.      Organisasi Pemerintah Pusat

2.      Organisasi Pemerintah Daerah

3.      Organisasi Partai Politik

4.      Organisasi LSM

5.      Organisasi Pendidikan

6.      Organisasi Kesehatan

7.      Organisasi Tempat Peribadatan

Adapun batasan area organisasi sektor public, yaitu:

1.      Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat umum;

2.      Bukan individual;

3.      Pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang mengikat;

4.      Harga tidak semata-mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.

Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor public dengan sektor swasta

No.	Aspek Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Swasta
1.	Tujuan organisasi	Non profit motive	Profit motive
2.	Sumber pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, penjualan asset negara, dsb.	Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham.
3.	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (public) dan parlemen (DPR/DRPD).	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur.
4.	Struktur organisasi	Birokratis, kaku dan hirarkis.	Fleksibel: datar, piramida, lintas fungsional, dsb.
5.	Karakteristik anggaran	Terbuka untuk public	Tertutup untuk public
6.	Sistem akuntansi	Cash accounting	Accrual accounting
7.	Kriteria keberhasilan	Ekonomi, efisiensi, efektivitas.	Laba.
8.	Kecenderungan sifat	Organisasi politis.	Organisasi bisnis.
9.	Dasar operasional	Diluar mekanisme pasar	Berdasar mekanisme pasar.

Persamaan sifat dan karakteristik organisasi sektor public dengan sektor swasta

1.      Bagian dari sistem ekonomi negara

2.      Peraturan Perundangan

3.      Proses pengendalian manajemen

4.      Produk

5.      Kelangkaan sumber daya

Akuntansi sektor public mempunya empat pilar utama, yaitu:

1.      Manajemen

2.      Akuntansi

3.      Pembelanjaan

4.      Audit

Menurut American Accounting Assocation (1970) dalam Glynn (1993), tujuan akuntansi pada organisasi sektor public adalah:

1.      Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.

2.      Memberkan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan untuk pegawai pemerintah melaporkan kepada public atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan public.

Tipe-tipe barang atau pelayanan, yaitu:

1.      Pure Public Goods

Barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa ersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Contoh: perusahaan nasional (defence), satuan kepolisian (police force), layanan pemadam kebakaran (fire service), serta layanan peradilan (judges).

2.      Quasi Public Goods

Barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun apabila dikonsumsi oleh individu tertentu akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. contoh: pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian pencemaran dan ekstrasi air tanah.

3.      Quasi Private Goods

Barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang mana manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya walaupun sebetulnya barang atau jasa tersebut dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Contoh: pelayanan jalan tol dan tenaga listrik.

4.      Pure Private Goods

Barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang mana manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya dan yang tidak membelinya tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut. contoh: makanan, pakaian, hiburan, peralatana dan sebagainya.